Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan TA. 2023

Lt.3 Ballroom Hotel Discovery Ancol Jakarta 12 Desember 2023

Undangan, Rumusan, Youtube, Zoom Materi

Foto bersama Dirjen PSDKP

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan dilasanakan dalam Rangka penguatan pelaksanaan pengawasan kelauan dan perikanan di Daerah serta meningkatkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi antara pengawas perikanan, Polsus PWP3K dan aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikan dalam rangka implementasi kebijakan ekonomi biru



Diposting oleh

Road to Bulan Cinta Laut

Dokumentasi, video

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL). Lewat aksi ini, KKP mendorong para nelayan di seluruh Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan laut.



Diposting oleh

Instruksi Bupati Kepulaua Sangihe Nomor 523/22/228 Tentang Larangan Penggunaan Alat Bantu Dan Atau Bahan Kimia Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan

Instruksi Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 523/22/228 Tentang Larangan Penggunaan Alat Bantu Dan Atau Bahan  Kimia Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut:



Diposting oleh

Diktuk Polsus PWP3K TA. 2023

Pada Selasa (11/7) Dilaksanakan Upacara pembukaan Pendidikan dan Pembentukan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan dibuka langsung oleh Dirjen PSDKP Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han di Satuan Latihan Brimob Polri Cikeas Bogor Jawa Barat. Pembentukan Polsus PWP3K merupakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, melalai pembentukan Polsus PWP3K Ditjen PSDKP terus berkomitmen mengawal 5 Program Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya dalam Menjamin Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terjaga dengan Baik




Diposting oleh

FGD Materi Teknis Perairan Pesisir RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Utara Pasca Konsultasi Publik Pasal 70

Gran Whiz Hotel Manado, Rabu 23 Mei 2023

Undangan

Mewakili undangan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna menghadiri FGD Dokumen Teknis Perairan dan Pesisir RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Pasca Konsultasi Pasal 70, Acara dilaksanakn di Room Mahengetang Hotel Gran Whiz Megamas Manado dan dihadiri oleh Sekda Prov Sulut Steve H. A. Kepel, ST, M.Si, Dinas Perikanan Daerah Prov Sulut dan Stakeholder terkait. Pemaparan materi dan Diskusi  oleh Dr. Ir. Krisna Samudra, M.Si (Ditjen PRL) yang sekaligus melakukan konfirmasi kesesuaian zona pemanfaatan ruang laut kepada 16 Pelaku usaha pemanfaat ruang laut di Sulut serta penandatanganan berita acara persetujuan RZWP3K. Kegiatan FGD ini dilaksanakan dalam rangka revisi Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang RZWP3K Prov. Sulut Tahun 2017-2037 dan Persiapan Proses Integrasi RZWP3K kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sulut





Peta Struktur Ruang Laut

Peta Alur Migrasi Biota

Peta Peraturan KKPRL

Peta Pola Ruang Laut


Diposting oleh

Rakernis PSDKP Tahun 2023 - Polsus PWP3K Mengawal Kebijakan Ekonomi Biru


Ruangan I: Substansi Pengawalan Program Prioritas Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut, Pengelolaan kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Pengelolaan Sampah di Laut.

  • 30 % Target luasan daerah konservasi berasal dari Convention on Biological Diversity. CBD atau Convention on Biological Diversity yang dikenal sebagai Konvensi Keanekaragaman Hayati, merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang diadopsi di Rio de Janeiro pada Juni 1992 yang diilhami oleh tumbuhnya komitmen masyarakat dunia untuk pembangunan berkelanjutan.


Berdasarkan Arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Pemaparan Narasumber, dan Hasil Diskusi, Disepakati hal-hal sebagai berikut :

Pengawalan terhadap kebijakan penambahan luas Kawasan Konservasi Laut
  • Membentuk satuan/pos pengawasan disetiap kawasan konservasi nasional
  • Menyiapkan SDM POLSUS PWP3K serta sarana dan prasarana pengawasan disetiap kawasan konservasi perairan
  • Memperkuat sinergi pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati antar K/L serta pusat dan daerah
  • Memberikan pembinaan teknis kepada POLSUS PWP3K tentang pengawasan konservasi
  • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan kawasan konservasi
  • Mengembangkan marine intelegent untuk pengawasan kawasan konservasi dan pemberantasan desturctive fishing
Penanganan Sampah Laut
  • Melaksanakan kegiatan  pembersihan sampah di laut dan pesisir secara rutin pada seluruh UPT Lingkup KKP bersinergi dengan DKP Provinsi, LSM/NGO, POKMASWAS, Bank Sampah melalui forum aksi bersih laut
  • Edukasi pengelolaan sampah kepada nelayan dan pelaku usaha
  • Melakukan kegiatan pengawasan untuk pencegahan sampah masuk kelaut
  • Memperkuat sinergi pengawasan antara K/L serta pusat dan daerah untuk pengelolaam sampah plastik laut
  • Memberikan pembinaan teknis kepada POLSUS PWP3K  tentang pengelolaan sampah plastik dilaut
  • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan sampah plastik dilaut
Pengawalan terhadap kebijakan pengelolaan dan pengawasan kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  • Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil yang merugikan masyarakat
  • Membentuk tim sinkronisasi /sharing data antara Ditjen PSDKP dengan Ditjen PRL
  • Mempersiapkan strategi pengawasan pemanfaatan sedimentasi setelah terbitnya peraturan pemerintah tentang pemanfaatan sedimentasi dan melaksanakan penertiban perizinan pemanfaatan pasir laut diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui koordinasi berasama KKP dan Kementerian ESDM
  • Menambah jejaring informasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengkoordinir informasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil
  • Membentuk forum koordinasi antar kementerian/lembaga untuk memperkuat sinergi pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil antara K/L serta pusat dan daerah
  • Menyiapkan SDM POLSUS PWP3K dan sarana dan prasarana pengawasan dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
  • Memberikan pembinaan teknis kepada POLSUS PWP3K untuk pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
  • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil
  • Mengembangkan Marine Intelegent untuk pengawasan kawasan perisir dan pulau-pulau kecil 
Rekomendasi kepada unit kerja terkait
  • PUSHIDROSAL : Memasukan kawasan konservasi kedalam peta laut
  • KEMENDAGRI: Memberikan dukungan penambahan anggaran didaerah untuk penguatan pengawasan kelautan
Rumusan Rakernis Tahun 2023. File
Diposting oleh
Langganan: Postingan (Atom)